Oleh : Kasno Sudaryanto
Abstrak: Tulisan ini membahas perilaku elit muslim Golkar di Jawa Timur pada tahun 1978-1997. Menurut penulis bahwa ada perubahan orientasi perjuangan di kalangan di kalangan elit Golkar Jawa Yimur sebelum dan sesudah tahun 1990-an. Sebelum tahun 1990-an, Golkar jawa Timur didominasi oleh kalangan nasionalis sekuler yang tidak saja “kering” dari nuansa Islam, melainkan berusaha untuk membangun image phobi Islam di tubuh organisasi. Sesudah tahun 1990-an, ketika kalangan professional, akademi, birokrat dan pesantren banyak mewarnai partai politik, suasana partai dan orientasi perjuangannya lambat laun berubah. Penulis berpandangan, bahwa angin perubahan ini tidak dapat dilepaskan dari situasi politik nasional, khususnya Soeharto yang berusaha merangkul kalangan elit muslim setelah dukungan ABRI mulai berkurang.
Kata Kunci : Agama, Politik, Golkar Jawa Timur
Pendahuluan
Kehidupan sosial politik umat Islam di Indonesia mengalami pasang surut. Perjuangan politik umat Islam dimulai sejak adanya umat Islam di kepulauan Nusantara, sebab pada hakekatnya politik dalam Islam menyatu dengan kehidupan beragama. Namun secara faktual perjuangan politik Islam mulai nampak jelas dapat di lihat pada abad 17 hingga dewasa ini. Perjuangan itu pada awalnya bersifat lokal berbentuk perlawanan terhadap penjajah, misalnya perjuangan masyarakat Aceh ketika ingin melepaskan diri dari penjajahan.[1] Selanjutnya gerakan politik Islam tidak lagi bersifat lokal tetapi berbentuk asosiasional. Para pemimpin mereka berasal dari kelas menengah perkotaan, yang membentuk organisasi modern yang bersifat demokratis. Hal ini dapat dilihat pada berdirinya Syarikat Islam pada tahun 1912.[2]
Pada masa selanjutnya perjalanan politik mengkristal, khususnya menjelang kemerdekaan yang mengarah pada perjuangan untuk menjadikan Islam sebagai Dasar Negara RI. Perdebatan kelompok Islam dengan nasionalis mencapai kesepakatan dengan menerima Piagam Jakarta.[3] Pada sehari sebelum di umumkan Piagam Jakarta tersebut mengalami perubahan dan dasar negara Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan menghapus beberapa kata yang menjadi Simbol atau bernafaskan Islam.
Masa pemerintahan Soekarno terjadi perdebatan kembali dalam Majelis konstitusional yang berakhir dengan kekalahan Islam politik karena presiden Soekarno akhirnya mengeluarkan Dekrit (keputusan) 5 Juli 1959 yang isinya kembali pada Undang-Undang Dasar 1945 dan dasar negara Pancasila. Pada saat yang sama Soekarno memberlakukan demokrasi terpimpin. Menurut Sultan Takdir Ali Syahbana, Soekarno memposisikan diri seperti raja-raja kuno yang mengklaim diri sebagai inkarnasi Tuhan atau wakil Tuhan di dunia.[4]
Sikap Soekarno memberlakukan demokrasi Terpimpin menjadi awal kejatuhannya dan berganti dengan pemerintahan Soekarno yang kemudian disebut Orde Baru. Orde Baru dibidani oleh ABRI. Karena tidak mungkin ABRI berpolitik praktis, dan untuk mendapat legitimasi massa, ABRI mendirikan Golkar sebagai kepanjangan tangan di dalam perpolitikan Indonesia.[5] Golongan Karya (Golkar), sebagai kepanjangan tangan militer sudah barang tentu walaupun berwajah sispil, tidak lepas dari militer. Dalam kepengurusan Golkar didominasi para Jenderal ABRI dan tokoh-tokoh nasionalis abangan dan sudah tidak suka pada Islam. Tetapi karena mayoritas rakyat Indonesia adalah muslim, maka Golkar harus menarik simpati masa lain. Pada tahun 1970-an mulailah menarik organisasi Islam GUPPI (Gabungan Usaha Pembaharuan Pendidikan Islam) dan kemudian pada tahun 1978 mendirikan Majelis Dakwah Islamiyah (MDI). Golkar mrekrut para kyai dan tokoh Islam untuk bergabung dan untuk menarik masa pemilih Islam pada Pemilu.
Ada suatu fenomena menarik untuk dikaji, pada awalnya Golkar yang didominasi oleh tokoh-tokoh nasionalis-abangan, periode akhir 1980-an sampai 1990-an tokoh-tokoh Islam politik menguasai dalam kepengurusan Golkar. Sejalan dengan perubahan dalam tubuh Golkar, situasi perpolitikan dalam Pemerintahan Orde Baru juga berubah. Istilah Islam phobi yang pada awalnya dikenakan kepada orang yang melihat Islam dalam wacana politik menjadi berubah. Islam phobi ditujukan kepada orang yang benci pada Islam.[6] Kebijakan politik pemerintah Orde Baru yang pada awalnya memarginalkan kepentingan Islam berubah menjadi sangat berpihak pada Islam. Hal ini dapat di lihat pada disahkannya Undang-undang Peradilan Agama, Undang-undang Pendidikan Nasional, berdirinya Bank Mu’amalat, serta berdirinya Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI).
Golkar dan Politik Orde Baru
Kelahiran Golkar diawali dengan pembentukan sekretariat bersama Golongan Karya (Sekber Golkar), yang merupakan gabungan dari berbagai kekuatan anti komunis untuk menghadapi PKI yang saat itu menguasai kekuatan politik dan didukung oleh Presiden Soekarno.[7] Sekber yang Golkar pada awalnya didukung organisasi non-afiliatif mengadakan pertemuan 19 Oktober 1964 sebanyak 35 oraganisasi, tetapi dalam waktu tidak terlalu lama jumlah pendukungnya mencapai 291 organisasi, maka selanjutnya tanggal 20 Oktober 1964 dinyatakan sebagai hari kelahirannya.[8]
Di antara organisasi-organisasi pendukung tersebut termasuk di dalamnya 53 organisasi serikat buruh yang disponsori oleh Militer dan Pegawai Negeri seperti Soksi, Serikat Pekerja Bank Indonesia, Serikat Pekerja Dalam Negeri. Selain itu didukung pula 10 organisasi Cendikiawan dan 10 organisasi Pelajar dan Mahasiswa, seperti Gerakan Tentara Pelajar, Himpunan Mahasiswa Islam, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia, 4 organisasi Angkatan Bersenjata Indonesia, 5 organisasi Wanita, 4 organisasi Media Massa, 2 organisasi Petani dan Nelayan, dan 9 organisasi lain-lain.[9]
Sebelum terjadi kudeta oleh PKI pada tahun 1965, Sekber Golkar tidak aktif. Tetapi setelah terjadi kudeta tersebut, ABRI beserta kelompok-kelompok induk organisasi yang disponsori oleh ABRI yaitu SOKSI (Sentral Organisasi Karyawan Sosialis Indonesia). KOSGORO (Koperasi Simpan Pinjam Gotong Royong) dan MKGR (Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong) menjadi lebih agresif menghadapi PKI.[10]
Kemudian timbul berbagai organisasi front aksi seperti KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) dan KAPPI (Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia) yang dibentuk atas dorongan tentara, dan berkembang menjadi kekuatan politik yang penting. Kekuatan penting dalam KAMI adalah HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) dan PMKRI (Perhimpunan Mahasiswa Katholik Indonesia). Beberapa tokoh dalam KAMI juga bergabung dengan Sekber Golkar.[11]
Tetapi setelah pada tahun 1968 pemerintah memberi lampu hijau pembentukan Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), dan organisasi-oraganisasi sosial yang bernafaskan Islam beramai-ramai keluar dari Sekber Golkar dan beralih ke Parmusi. Dengan keluarnya ormas Islam itu anggota organisasi Sekber Golkar berkurang dari 291 menjadi 201 organisasi. Dan sesuai peraturan Pemerintah nomor:12/1969, anggota yang berafiliasi kepada partai politik di hentikan dan diganti anggota yang baru.
Dalam Munas Golkar II diadakan penyederhanaan organisasi, dari 201 organisasi pendukung Sekber Golkar dikelompokkan menjadi tujuh Kelompok Induk Organisasi (KINO) antara lain Kino Kosgoro, Kino Soksi, Kino MKGR, Kino Ormas Hankam, Kino Karya Profesi, dan Kino Karya Pembangunan.[12] Kino Karya Pembangunan adalah Kino yang anggotanya dari non militer. Kemudian 17 Juli 1971 Sekber Golkar mengubah diri menjadi Golongan Karya (Golkar).
Memahami latar belakang dan proses kelahirannya, Golkar sebenarnya merupakan kepanjangan tangan dari ABRI untuk membangun pemerintah Orde Baru yang lahir setelah jatuhnya Orde lama. Saat ABRI itu memegang kendali keamanan dan politik, tetapi tidak mungkin berpolitik praktis, maka memilih Golkar sebagai kepanjangan tangan dan sebagai kekuatan politik yang diharapkan menjadi pendukung stabilitas politik. Langkah-langkah yang dilakukan antara lain:
(1) Menempatkan tokoh-tokoh Angkatan Darat dalam kepengurusan Sekber Golkar dan melakukan reorganisasi dengan membuat kino-kino dalam Golkar serta menampung kelompok independen/intelektual yang ada dalam koalisi semula.
(2) Mengeluarkan Permendagri nomor: 12/1969 dan peraturan Pemerintah nomor: 6/1970 tanggal 11 Februari 1970 tentang larangan Pegawai Negeri menjadi anggota partai politik.
(3) Menuntut monoloyalitas dengan hanya mendukung Golkar bagi pegawai negeri dan mengharuskan izin atasan bagi yang ingin menjadi anggota partai politik.
(4) Membangun organisasi onderbouw, melalui jaringan korporatis guna penggalangan massa, seperti: KORPRI, HWK, AMPI, MDI, GUPPI dan ormas lain.[13]
Selain itu, untuk membesarkan Golkar dan membuat partai-partai politik lain menjadi kerdil, dibuatlah undang-undang politik antara lain Undang-Undang Pemilihan Umum tahun 1969; Undang-undang Nomor 3/1975, diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3/1985 tentang partai politik dan golongan karya dan pemberlakuan Pancasila sebagai satu-satunya azas.
Keputusan-keputusan pemerintah Orde Baru membawa kekecewaan terhadap politisi muslim yang biasa menggunakan politik sebagai alat perjuangan. Langkah tersebut dianggap memangkas hak dan kesempatan mereka untuk tampil dalam kancah percaturan politik nasional dan menutup peluang umat Islam tampil dalam kancah politik nasional.[14]
Dengan persiapan yang begitu matang, Orde Baru yang diwakili Golkar tampil mantap dalam pemilihan umum 1971, dengan meraih 62,79 % suara atau 227 kursi di DPR RI dari jumlah 350 kursi yang ada.[15] Kemenangan Golkar dalam pemilu juga tidak lepas dari peran serta tokoh-tokoh sentral dalam Golkar dalam merekrut tokoh-tokoh agama untuk mendukung Golkar. Tohar Ali Murtopo dan Soedjono Humadani adalah dua tokoh yang berperan dalam hal ini. Organisasi Islam GUPPI berhasil direkrut dan mempunyai andil besar.[16] Kebijakan tersebut berlaku secara nasional. Di Jawa Timur, banyak pondok pesantren berafiliasi ke Golkar dan para elite muslim secara bertahap menjadi anggota Golkar serta tidak sedikit yang masuk pada jajaran pimpinan.
Golkar Jawa Timur dan Elite Muslim
Masuknya elite muslim dalam Golkar di Jawa Timur pada awalnya lebih karena faktor kepentingan kedua belah pihak. Pada tahun 70-an, peran elite muslim sangat diperlukan untuk menarik pemilih Islam. Dalam laporan pertanggungjawaban Pengurus DPD Golkar Periode 1974-1979 menyebutkan: “…. Dari pengkajian terhadap hasil-hasil pemilu 1971 dapat diketahui ada 10 daerah Tingkat II, yaitu Kabupaten Sumenep, Sampang, Bangkalan, Gresik, Pasuruan, Probolinggo, Bondowoso dan Kotamadya Pasuruan. Diperoleh kesimpulan bahwa kekalahan tersebut terutama disebabkan adanya massa dari partai politik yang secara fanatik tradisional berorientasi pada kepentingan ideologi politik yang sempit khususnya dari masyarakat Islam yang berasal dari daerah Madura yang kenyataannya juga merupakan masyarakat mayoritas di sepuluh daerah tersebut kalah. Karena itulah titik berat pembinaan di daerah Jawa Timur, di samping memelihara hasil Pemilu 1971, ditujukan pada masyarakat Islam yang termasuk dalam kelompok kelima yang sebagian besar bergerak di bidang pertanian dan Nelayan”.[17] Di bagian lain dari laporannya, Ketua DPD Golkar Jawa Timur, Soegianto menyatakan merasa bersyukur dengan di dirikannya Majelis Dakwah Islamiyah Keluarga Besar Golkar, yang merupakan wadah elite muslim membimbing dan mengarahkan umat Islam untuk menghayati dan mengamalkan ajaran agamanya demi pembangunan bangsa dan dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa.[18]
Jawa Timur diakui sebagai inspirator berdirinya lembaga dakwah Islamiyah dalam tubuh Golkar, sebab para elite muslim yang terdiri dari para kyai dan elite Agama merupakan pencetus ide berdirinya wadah dakwah Islam dalam tubuh Golkar, sebelum diputuskan secara Nasional. Hal ini seperti disampaikan oleh pimpinan MDI dalam laporan Rapat Pimpinan Wilayah tanggal 12 Januari 1980 bahwa telah disepakati sebanyak sebelas orang ulama diberi tugas menghadap Presiden dan Wakil presiden serta Mendagri untuk menyampaikan ide pendirian wadah Islam dalam tubuh Golkar. Ide tersebut disambut baik oleh Ketua Umum Golkar Amir Murtono, SH dan tanggal24 Mei 1978 ditetapkan sebagai hari kelahiran Majelis Dakwah Islamiyah Keluarga Besar Golkar.
Dari data tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa bagi Golkar Jatim, bahwa kehadiran elite muslim sangat dibutuhkan untuk kepentingan Golkar. Tetapi dalam proses selanjutnya para elite muslim merasa perlu berada di Golkar setelah tidak ada partai politik yang berlebel Islam. Di Jawa Timur banyak tokoh agama dan tokoh muslim lain berduyun-duyun memilih Golkar sebagai pilihan aspirasi politik. Di kalangan Pondok Pesantren terdapat KH. Mustain Romli; KH. Asad Umar. KH. Hasan Saifurrizal pimpinan pondok pesantren Genggong, Probolinggo. Sedang di kalangan intelektual terdapat Bisri Affandi, Marsekan Fatawi, Sam Soeharto. Sementara tokoh NU terdapat KH. Syafi'i Sulaiman, KH. Imron Hamzah dan H. Saleh Hayat.
Di samping tokoh Kyai juga dari kalangan wanita terdapat Hj. Hasniah Hasan dan Udji Asiah. Dengan hadirnya para elite muslim tersebut, dalam tulisan ini ingin diungkapkan pertanyaan, apa sebenarnya motif yang mendorong mereka masuk Golkar sementara terdapat partai yang merupakan bentuk fusi partai-partai Islam? selanjutnya sejauh mana mereka memanfaatkan keberadaannya dalam Golkar untuk kepentingan Islam.
Makna Afiliasi Elite Muslim dalam Golkar di Jawa Timur
Untuk mengetahui arti di balik masuknya para elite muslim ke Golkar dapat dilihat pada latar belakang atau motif dan peran atau perilaku yang mampu diperbuat. Peran atau perilaku yang mampu diperbuat berkaitan dengan kebijakan politik, penyusunan program dan pemasyarakatan nilai-nilai Islam di tubuh Golkar.
Ketiga poin tersebut berkaitan erat, sebab berawal dari kekuatan dan kemampuan membuat serta mempengaruhi kebijakan bermuara munculnya program-program dan berwujud pula sebuah aktifitas yang berkaitan dengan program, yaitu apabila program bersifat Islami selanjutnya bagaimana nilai Islami dapatn diwujudkan.
Alasan memilih Golkar
a. Golkar memerlukan dukungan elite muslim untuk menarik suara pemilih Islam yang fanatis terhadap agama. Periode ini berjalan sepanjang Golkar menghadapi Pemilihan Umum. Dan sebaliknya, elite muslim juga memperoleh dukungan dana dan kekuasaan guna menjalankan program organisasi dan lembaga-lembaga pondok pesantren atau pendidikan. Hal ini dapat dilihat pada masuknya GUPPI (Gabungan Usaha Pembaharuan Pendidikan Islam); pondok-pondok pesantren seperti Darul Ulum Jombang, Zainul Hasan Genggong dan lain-lain.
b. Elite muslim birokrat masuk Golkar karena Golkar dianggap merupakan sarana yang tepat untuk menyalurkan aspirasi. Terkait dengan jabatan yang diduduki dalam birokrasi tidak mungkin untuk mengikuti parpol karena alasan perundang-undangan dan Golkar memberi kesempatan yang luas kepada mereka untuk mengembangkan aspirasi politik dan dakwah Islam.
c. Elite muslim yang berlatar belakang politik lebih melihat Golkar sebagai tempat menyalurkan aspirasi politik yang tepat, sebab Golkar didukung ABRI dan birokrasi serta terbuka untuk siapa saja. Golkar relatif mapan dari perpecahan, artinya dapat meredam konflik yang ada.
Peran dan Perilaku Elite Muslim dalam Golkar
a. Penentuan kebijakan dalam Golkar
Golkar yang terkenal sebagai organisasi pemerintah selalu dalam kendali tiga jalur Keluarga Besar Golkar (KBG), yaitu jalur A (ABRI), B (Birokrasi), G (Golkar). Semua kebijakan Golkar tergantung dari rapat tiga jalur KBG tersebut. Oleh karena itu sejauh mana elite muslim berperan pada kebijakan Golkar akan tergantung pada bagaimana elite muslim berperan aktif mempengaruhi KBG, AB dan G tersebut. Unsur A + B menjadi sangat dominan dalam hal ini.
Dalam periode awal, yaitu tahun 1970-1980-an, tiga jalur dikuasai kader-kader Golkar nasionalis. Dan elite muslim hanya sekedar sebagai pelengkap. Tetapi keberadaannya secara bertahap berubah ketika mereka berangsur-angsur menempati pisisi yang memungkinkan tampil mempengaruhi Golkar. Terpilihnya H. Hudan Dardiri yang kemudian disusul dr. Sam Soeharto dan lengsernya Anton Priyatno dan Soentoro Hoediasmara serta Stany Subakir menjadikan Golkar Jawa Timur lebih memberikan peran kepada para elite muslim dalam peran-peran yang menentukan arah kebijakan Golkar.
b. Penyusunan Program Golkar
Program-program Golkar disusun berdasarkan program nasional dan kondisi daerah setempat. Demikian pula program Golkar Jawa Timur disusun merujuk pada program nasional yang berpedoman pada prinsip, tujuan, sikap dasar, faktor penghambat dan pendukung dan sasaran program. Sebagai organisasi politik, program Golkar mengarah pada program yang mendukung langkah Golkar untuk memenangkan Golkar dalam Pemilu dan mendukung program eksekutif.
Peran yang dapat dilakukan elit muslim dalam penyususnan program berbentuk program aksi yang sesuai bidang kerohanian. Karena penyusunan program Golkar terkait dengan masalah kebijakan umum dan program nasional, maka elite muslim dalam peran ini tergantung pada kemampuannya mempengaruhi dan mewarnai kegiatan golongan karya. Bagi elit muslim yang telah berpengalaman dalam kegiatan politik praktis pengaruhnya sangat besar dalam mewarnai kebijakan program Golkar. Tetapi bagi Bisri Affandi maupun Sahlan hanya mampu berperan sebatas bidang yang dirinya terlibat yaitu kerohanian.
Suatu realitas yang dapat dideteksi dari pengalaman Golkar, secara berangsur-angsur program operasional Golkar sangat terkait dengan kondisi daerah, dan bidang kerohanian, sarana andalan untuk mewujudkan bentuk-bentuk aksi Golkar. Sehingga dapat dikatakan bahwa elit muslim yang mampu mempengaruhi penyusunan program Golkar adalah yang telah mampu menduduki posisi penting dalam kepengurusan Golkar.
c. Pemasyarakatan Nilai-Nilai Islam
Kesempatan elit muslim dalam pemasyarakatan nilai-nilai Islam terbuka lebar. Dengan banyaknya muslim santri masuk Golkar, suasana dalam Golkar sejak tahun 1980-an menjadi bernuansa Islami. Hal ini selain telah terpengaruh elite Golkar yang alergi dengan Islam, secara bertahap terbentuk hatinya untuk benar-benar menjalani ajaran Islam.
Ada beberapa kegiatan yang dapat dilakukan antara lain; Buka puasa bersama keluarga besar Golkar , tarawih bersama disertai ceramah agama, menyelenggarakan kepanitiaan zakat infak, shadaqah, menyelenggarakan kepanitiaan Idul Qurban yang melibatkan istri para pejabat, mulai istri Kapolda dan mempengaruhi staf-stafnya ke bawah, hingga kepala-kepala dinas, pengajian rutin bulanan, peringatan hari besar agama dan lain-lain.
Hampir seluruh peringatan hari-hari besar Islam dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penanaman nilai-nilai Islam. Nuansa pergaulan nampak Islami, dan perilaku keseharian menampakkan budaya keislaman walaupun tidak secara eksplisit menyebut nama Islam. Bahkan pada tahun 1995 DPD Golkar Jatim menyelenggarakan ibadah umroh bersama, suatu prestasi bina kerohanian yang amat menonjol. Pemasyarakatan nilai-nilai Islam yang dilakukan elite muslim di Golkar terkait dengan aktifitas program operasional. Program yang menonjol adalah Safari Ramadhan dan pemberian bantuan kepada pondok-pondok pesantren dan panti-panti asuhan.
Diskusi
Ada beberapa tema yang selalu dalam kegiatan diskusi, antara lain; Benarkah perubahan nuansa keislaman dalam Golkar, baik berupa suasana maupun duduknya personalia elite muslim dalam posisi penting di Golkar karena peran keberadaan mereka memanfaatkan untuk kepentingan nilai Islam atau tidak. Apabila dilihat dari segi motif, memang pada awalnya elit muslim dimanfaatkan untuk menjadi alat dalam menarik masa Islam Golkar. Kemudian mereka memanfaatkan bantuan Golkar demi kepentingan pribadi atau lembaga yang dipimpinnya. Namun selanjutnya elite muslim sadar bahwa keberadaannya dapat dimanfaatkan bersaing untuk kepentingan yang lebih besar yaitu misi politik umat Islam.
Hal ini dapat dibuktikan banyaknya elite politik Islam yang berusaha menjadi anggota Golkar dan duduk dalam kepengurusan, dan secara Nasional dapat dilihat tampilnya KH. Khalid Mawardi menjadi ketua umum DPP MDI; Slamet Effendi Yusuf; Fahmi Idris, Akbar Tanjung, Abdul Ghafur. Sedang di Jawa Timur tampilnya dr. Sam Soeharto, Ismu Handoko dan masih banyak lagi yang lain.
Selanjutnya elit muslim secara bertahap menyadari bahwa ada kepentingan yang bersifat simbiotik (timbal balik) untuk Golkar dan untuk umat Islam. Kebesaran Golkar berarti kebesaran umat Islam, karena sebagian besar pemilih Golkar adalah umat Islam. Keberadaan elite muslim dalam Golkar memanfaatkan kesempatan yang ada dengan mewarnai aspek-aspek Golkar dengan warna Islam. Dapat dikatakan bahwa elite muslim dalam Golkar memanfaatkan keberadaannya untuk menanamkan nilai Islam dan membawa perubahan dalam Golkar dengan nuansa yang Islami.
Keadaan tersebut ditunjang oleh keberhasilan pemerintah Orde Baru dalam pembangunan ekonomi. Keberhasilan tersebut membawa akibat pada pendidikan elit muslim. Setelah itu mereka menjadi tenaga-tenaga ahli yang dibutuhkan di lingkungan birokrasi. Dan di sini elit muslim tersebut melakukan apa yang di sebut “Islamisasi birokrasi.”[19]
Menurut analisis Martin Van Bruinessen, “….. Bahwa akhir tahun 1990-an Soeharto mulai kehilangan kontrol penuh atas ABRI, karena itu ia memerlukan sekutu dari kalangan Sipil, kurang lebih sama dengan Soekarno yang memanfaatkan Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk mengimbangi ABRI.”[20] Adapun terhadap pertanyaan apakah ICMI merupakan titik balik dalam sejarah hubungan umat negara, adalah tidak mungkin. Selanjutnya martin berpendapat, “…. Pelemahan oposisi muslim telah terjadi salah satu tujuan tetap dari kebijakan Pemerintah Orde Baru, paling tidak hingga tahun 1990, maka ICMI dapat juga dilihat sebagai puncak dari pada kebijakan ini. Artinya, negara Orde Baru telah mengubah oposisi muslim yang berpotensi membahayakan dirinya, menjadi pendukung setia Soeharto.[21]
Dari satu sisi analisis Martin sepertinya benar, tetapi setelah jatuhnya Pemerintahan Orde Baru, atas desakan kaum reformasi aliansi Mahasiswa dan kelompok Islam dapatlah dikatakan bahwa kekuatan politik Islam terlahir dalam bentuk budaya dan nuansa adalah benar-benar merupakan peran elite muslim baik dalam Birokrasi maupun dalam Golkar.
Penutup
Masuknya elite muslim dalam Golkar pada awalnya menarik massa Islam demi kepentingan kemenangan Golkar dalam Pemilu. Akan tetapi setelah tidak efektifnya partai-partai politik Islam, maka elite muslim masuk Golkar sebagai sarana perjuangan penegakan kepentingan politik dan Agama.
Peran-peran yang telah dilakukan dalam mengambil kebijakan-kebijakan tertentu yang menguntungkan umat Islam, menjadi bukti pendukung, bahwa dengan tampilnya elite muslim dalam Golkar tidak semata-mata untuk kepentingan ekonomi atau pribadi, tetapi mempunyai sasaran yang lebih jauh yaitu tegaknya nilai-nilai keislaman.
Kata Kunci : Agama, Politik, Golkar Jawa Timur
Pendahuluan
Kehidupan sosial politik umat Islam di Indonesia mengalami pasang surut. Perjuangan politik umat Islam dimulai sejak adanya umat Islam di kepulauan Nusantara, sebab pada hakekatnya politik dalam Islam menyatu dengan kehidupan beragama. Namun secara faktual perjuangan politik Islam mulai nampak jelas dapat di lihat pada abad 17 hingga dewasa ini. Perjuangan itu pada awalnya bersifat lokal berbentuk perlawanan terhadap penjajah, misalnya perjuangan masyarakat Aceh ketika ingin melepaskan diri dari penjajahan.[1] Selanjutnya gerakan politik Islam tidak lagi bersifat lokal tetapi berbentuk asosiasional. Para pemimpin mereka berasal dari kelas menengah perkotaan, yang membentuk organisasi modern yang bersifat demokratis. Hal ini dapat dilihat pada berdirinya Syarikat Islam pada tahun 1912.[2]
Pada masa selanjutnya perjalanan politik mengkristal, khususnya menjelang kemerdekaan yang mengarah pada perjuangan untuk menjadikan Islam sebagai Dasar Negara RI. Perdebatan kelompok Islam dengan nasionalis mencapai kesepakatan dengan menerima Piagam Jakarta.[3] Pada sehari sebelum di umumkan Piagam Jakarta tersebut mengalami perubahan dan dasar negara Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan menghapus beberapa kata yang menjadi Simbol atau bernafaskan Islam.
Masa pemerintahan Soekarno terjadi perdebatan kembali dalam Majelis konstitusional yang berakhir dengan kekalahan Islam politik karena presiden Soekarno akhirnya mengeluarkan Dekrit (keputusan) 5 Juli 1959 yang isinya kembali pada Undang-Undang Dasar 1945 dan dasar negara Pancasila. Pada saat yang sama Soekarno memberlakukan demokrasi terpimpin. Menurut Sultan Takdir Ali Syahbana, Soekarno memposisikan diri seperti raja-raja kuno yang mengklaim diri sebagai inkarnasi Tuhan atau wakil Tuhan di dunia.[4]
Sikap Soekarno memberlakukan demokrasi Terpimpin menjadi awal kejatuhannya dan berganti dengan pemerintahan Soekarno yang kemudian disebut Orde Baru. Orde Baru dibidani oleh ABRI. Karena tidak mungkin ABRI berpolitik praktis, dan untuk mendapat legitimasi massa, ABRI mendirikan Golkar sebagai kepanjangan tangan di dalam perpolitikan Indonesia.[5] Golongan Karya (Golkar), sebagai kepanjangan tangan militer sudah barang tentu walaupun berwajah sispil, tidak lepas dari militer. Dalam kepengurusan Golkar didominasi para Jenderal ABRI dan tokoh-tokoh nasionalis abangan dan sudah tidak suka pada Islam. Tetapi karena mayoritas rakyat Indonesia adalah muslim, maka Golkar harus menarik simpati masa lain. Pada tahun 1970-an mulailah menarik organisasi Islam GUPPI (Gabungan Usaha Pembaharuan Pendidikan Islam) dan kemudian pada tahun 1978 mendirikan Majelis Dakwah Islamiyah (MDI). Golkar mrekrut para kyai dan tokoh Islam untuk bergabung dan untuk menarik masa pemilih Islam pada Pemilu.
Ada suatu fenomena menarik untuk dikaji, pada awalnya Golkar yang didominasi oleh tokoh-tokoh nasionalis-abangan, periode akhir 1980-an sampai 1990-an tokoh-tokoh Islam politik menguasai dalam kepengurusan Golkar. Sejalan dengan perubahan dalam tubuh Golkar, situasi perpolitikan dalam Pemerintahan Orde Baru juga berubah. Istilah Islam phobi yang pada awalnya dikenakan kepada orang yang melihat Islam dalam wacana politik menjadi berubah. Islam phobi ditujukan kepada orang yang benci pada Islam.[6] Kebijakan politik pemerintah Orde Baru yang pada awalnya memarginalkan kepentingan Islam berubah menjadi sangat berpihak pada Islam. Hal ini dapat di lihat pada disahkannya Undang-undang Peradilan Agama, Undang-undang Pendidikan Nasional, berdirinya Bank Mu’amalat, serta berdirinya Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI).
Golkar dan Politik Orde Baru
Kelahiran Golkar diawali dengan pembentukan sekretariat bersama Golongan Karya (Sekber Golkar), yang merupakan gabungan dari berbagai kekuatan anti komunis untuk menghadapi PKI yang saat itu menguasai kekuatan politik dan didukung oleh Presiden Soekarno.[7] Sekber yang Golkar pada awalnya didukung organisasi non-afiliatif mengadakan pertemuan 19 Oktober 1964 sebanyak 35 oraganisasi, tetapi dalam waktu tidak terlalu lama jumlah pendukungnya mencapai 291 organisasi, maka selanjutnya tanggal 20 Oktober 1964 dinyatakan sebagai hari kelahirannya.[8]
Di antara organisasi-organisasi pendukung tersebut termasuk di dalamnya 53 organisasi serikat buruh yang disponsori oleh Militer dan Pegawai Negeri seperti Soksi, Serikat Pekerja Bank Indonesia, Serikat Pekerja Dalam Negeri. Selain itu didukung pula 10 organisasi Cendikiawan dan 10 organisasi Pelajar dan Mahasiswa, seperti Gerakan Tentara Pelajar, Himpunan Mahasiswa Islam, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia, 4 organisasi Angkatan Bersenjata Indonesia, 5 organisasi Wanita, 4 organisasi Media Massa, 2 organisasi Petani dan Nelayan, dan 9 organisasi lain-lain.[9]
Sebelum terjadi kudeta oleh PKI pada tahun 1965, Sekber Golkar tidak aktif. Tetapi setelah terjadi kudeta tersebut, ABRI beserta kelompok-kelompok induk organisasi yang disponsori oleh ABRI yaitu SOKSI (Sentral Organisasi Karyawan Sosialis Indonesia). KOSGORO (Koperasi Simpan Pinjam Gotong Royong) dan MKGR (Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong) menjadi lebih agresif menghadapi PKI.[10]
Kemudian timbul berbagai organisasi front aksi seperti KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) dan KAPPI (Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia) yang dibentuk atas dorongan tentara, dan berkembang menjadi kekuatan politik yang penting. Kekuatan penting dalam KAMI adalah HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) dan PMKRI (Perhimpunan Mahasiswa Katholik Indonesia). Beberapa tokoh dalam KAMI juga bergabung dengan Sekber Golkar.[11]
Tetapi setelah pada tahun 1968 pemerintah memberi lampu hijau pembentukan Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), dan organisasi-oraganisasi sosial yang bernafaskan Islam beramai-ramai keluar dari Sekber Golkar dan beralih ke Parmusi. Dengan keluarnya ormas Islam itu anggota organisasi Sekber Golkar berkurang dari 291 menjadi 201 organisasi. Dan sesuai peraturan Pemerintah nomor:12/1969, anggota yang berafiliasi kepada partai politik di hentikan dan diganti anggota yang baru.
Dalam Munas Golkar II diadakan penyederhanaan organisasi, dari 201 organisasi pendukung Sekber Golkar dikelompokkan menjadi tujuh Kelompok Induk Organisasi (KINO) antara lain Kino Kosgoro, Kino Soksi, Kino MKGR, Kino Ormas Hankam, Kino Karya Profesi, dan Kino Karya Pembangunan.[12] Kino Karya Pembangunan adalah Kino yang anggotanya dari non militer. Kemudian 17 Juli 1971 Sekber Golkar mengubah diri menjadi Golongan Karya (Golkar).
Memahami latar belakang dan proses kelahirannya, Golkar sebenarnya merupakan kepanjangan tangan dari ABRI untuk membangun pemerintah Orde Baru yang lahir setelah jatuhnya Orde lama. Saat ABRI itu memegang kendali keamanan dan politik, tetapi tidak mungkin berpolitik praktis, maka memilih Golkar sebagai kepanjangan tangan dan sebagai kekuatan politik yang diharapkan menjadi pendukung stabilitas politik. Langkah-langkah yang dilakukan antara lain:
(1) Menempatkan tokoh-tokoh Angkatan Darat dalam kepengurusan Sekber Golkar dan melakukan reorganisasi dengan membuat kino-kino dalam Golkar serta menampung kelompok independen/intelektual yang ada dalam koalisi semula.
(2) Mengeluarkan Permendagri nomor: 12/1969 dan peraturan Pemerintah nomor: 6/1970 tanggal 11 Februari 1970 tentang larangan Pegawai Negeri menjadi anggota partai politik.
(3) Menuntut monoloyalitas dengan hanya mendukung Golkar bagi pegawai negeri dan mengharuskan izin atasan bagi yang ingin menjadi anggota partai politik.
(4) Membangun organisasi onderbouw, melalui jaringan korporatis guna penggalangan massa, seperti: KORPRI, HWK, AMPI, MDI, GUPPI dan ormas lain.[13]
Selain itu, untuk membesarkan Golkar dan membuat partai-partai politik lain menjadi kerdil, dibuatlah undang-undang politik antara lain Undang-Undang Pemilihan Umum tahun 1969; Undang-undang Nomor 3/1975, diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3/1985 tentang partai politik dan golongan karya dan pemberlakuan Pancasila sebagai satu-satunya azas.
Keputusan-keputusan pemerintah Orde Baru membawa kekecewaan terhadap politisi muslim yang biasa menggunakan politik sebagai alat perjuangan. Langkah tersebut dianggap memangkas hak dan kesempatan mereka untuk tampil dalam kancah percaturan politik nasional dan menutup peluang umat Islam tampil dalam kancah politik nasional.[14]
Dengan persiapan yang begitu matang, Orde Baru yang diwakili Golkar tampil mantap dalam pemilihan umum 1971, dengan meraih 62,79 % suara atau 227 kursi di DPR RI dari jumlah 350 kursi yang ada.[15] Kemenangan Golkar dalam pemilu juga tidak lepas dari peran serta tokoh-tokoh sentral dalam Golkar dalam merekrut tokoh-tokoh agama untuk mendukung Golkar. Tohar Ali Murtopo dan Soedjono Humadani adalah dua tokoh yang berperan dalam hal ini. Organisasi Islam GUPPI berhasil direkrut dan mempunyai andil besar.[16] Kebijakan tersebut berlaku secara nasional. Di Jawa Timur, banyak pondok pesantren berafiliasi ke Golkar dan para elite muslim secara bertahap menjadi anggota Golkar serta tidak sedikit yang masuk pada jajaran pimpinan.
Golkar Jawa Timur dan Elite Muslim
Masuknya elite muslim dalam Golkar di Jawa Timur pada awalnya lebih karena faktor kepentingan kedua belah pihak. Pada tahun 70-an, peran elite muslim sangat diperlukan untuk menarik pemilih Islam. Dalam laporan pertanggungjawaban Pengurus DPD Golkar Periode 1974-1979 menyebutkan: “…. Dari pengkajian terhadap hasil-hasil pemilu 1971 dapat diketahui ada 10 daerah Tingkat II, yaitu Kabupaten Sumenep, Sampang, Bangkalan, Gresik, Pasuruan, Probolinggo, Bondowoso dan Kotamadya Pasuruan. Diperoleh kesimpulan bahwa kekalahan tersebut terutama disebabkan adanya massa dari partai politik yang secara fanatik tradisional berorientasi pada kepentingan ideologi politik yang sempit khususnya dari masyarakat Islam yang berasal dari daerah Madura yang kenyataannya juga merupakan masyarakat mayoritas di sepuluh daerah tersebut kalah. Karena itulah titik berat pembinaan di daerah Jawa Timur, di samping memelihara hasil Pemilu 1971, ditujukan pada masyarakat Islam yang termasuk dalam kelompok kelima yang sebagian besar bergerak di bidang pertanian dan Nelayan”.[17] Di bagian lain dari laporannya, Ketua DPD Golkar Jawa Timur, Soegianto menyatakan merasa bersyukur dengan di dirikannya Majelis Dakwah Islamiyah Keluarga Besar Golkar, yang merupakan wadah elite muslim membimbing dan mengarahkan umat Islam untuk menghayati dan mengamalkan ajaran agamanya demi pembangunan bangsa dan dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa.[18]
Jawa Timur diakui sebagai inspirator berdirinya lembaga dakwah Islamiyah dalam tubuh Golkar, sebab para elite muslim yang terdiri dari para kyai dan elite Agama merupakan pencetus ide berdirinya wadah dakwah Islam dalam tubuh Golkar, sebelum diputuskan secara Nasional. Hal ini seperti disampaikan oleh pimpinan MDI dalam laporan Rapat Pimpinan Wilayah tanggal 12 Januari 1980 bahwa telah disepakati sebanyak sebelas orang ulama diberi tugas menghadap Presiden dan Wakil presiden serta Mendagri untuk menyampaikan ide pendirian wadah Islam dalam tubuh Golkar. Ide tersebut disambut baik oleh Ketua Umum Golkar Amir Murtono, SH dan tanggal24 Mei 1978 ditetapkan sebagai hari kelahiran Majelis Dakwah Islamiyah Keluarga Besar Golkar.
Dari data tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa bagi Golkar Jatim, bahwa kehadiran elite muslim sangat dibutuhkan untuk kepentingan Golkar. Tetapi dalam proses selanjutnya para elite muslim merasa perlu berada di Golkar setelah tidak ada partai politik yang berlebel Islam. Di Jawa Timur banyak tokoh agama dan tokoh muslim lain berduyun-duyun memilih Golkar sebagai pilihan aspirasi politik. Di kalangan Pondok Pesantren terdapat KH. Mustain Romli; KH. Asad Umar. KH. Hasan Saifurrizal pimpinan pondok pesantren Genggong, Probolinggo. Sedang di kalangan intelektual terdapat Bisri Affandi, Marsekan Fatawi, Sam Soeharto. Sementara tokoh NU terdapat KH. Syafi'i Sulaiman, KH. Imron Hamzah dan H. Saleh Hayat.
Di samping tokoh Kyai juga dari kalangan wanita terdapat Hj. Hasniah Hasan dan Udji Asiah. Dengan hadirnya para elite muslim tersebut, dalam tulisan ini ingin diungkapkan pertanyaan, apa sebenarnya motif yang mendorong mereka masuk Golkar sementara terdapat partai yang merupakan bentuk fusi partai-partai Islam? selanjutnya sejauh mana mereka memanfaatkan keberadaannya dalam Golkar untuk kepentingan Islam.
Makna Afiliasi Elite Muslim dalam Golkar di Jawa Timur
Untuk mengetahui arti di balik masuknya para elite muslim ke Golkar dapat dilihat pada latar belakang atau motif dan peran atau perilaku yang mampu diperbuat. Peran atau perilaku yang mampu diperbuat berkaitan dengan kebijakan politik, penyusunan program dan pemasyarakatan nilai-nilai Islam di tubuh Golkar.
Ketiga poin tersebut berkaitan erat, sebab berawal dari kekuatan dan kemampuan membuat serta mempengaruhi kebijakan bermuara munculnya program-program dan berwujud pula sebuah aktifitas yang berkaitan dengan program, yaitu apabila program bersifat Islami selanjutnya bagaimana nilai Islami dapatn diwujudkan.
Alasan memilih Golkar
a. Golkar memerlukan dukungan elite muslim untuk menarik suara pemilih Islam yang fanatis terhadap agama. Periode ini berjalan sepanjang Golkar menghadapi Pemilihan Umum. Dan sebaliknya, elite muslim juga memperoleh dukungan dana dan kekuasaan guna menjalankan program organisasi dan lembaga-lembaga pondok pesantren atau pendidikan. Hal ini dapat dilihat pada masuknya GUPPI (Gabungan Usaha Pembaharuan Pendidikan Islam); pondok-pondok pesantren seperti Darul Ulum Jombang, Zainul Hasan Genggong dan lain-lain.
b. Elite muslim birokrat masuk Golkar karena Golkar dianggap merupakan sarana yang tepat untuk menyalurkan aspirasi. Terkait dengan jabatan yang diduduki dalam birokrasi tidak mungkin untuk mengikuti parpol karena alasan perundang-undangan dan Golkar memberi kesempatan yang luas kepada mereka untuk mengembangkan aspirasi politik dan dakwah Islam.
c. Elite muslim yang berlatar belakang politik lebih melihat Golkar sebagai tempat menyalurkan aspirasi politik yang tepat, sebab Golkar didukung ABRI dan birokrasi serta terbuka untuk siapa saja. Golkar relatif mapan dari perpecahan, artinya dapat meredam konflik yang ada.
Peran dan Perilaku Elite Muslim dalam Golkar
a. Penentuan kebijakan dalam Golkar
Golkar yang terkenal sebagai organisasi pemerintah selalu dalam kendali tiga jalur Keluarga Besar Golkar (KBG), yaitu jalur A (ABRI), B (Birokrasi), G (Golkar). Semua kebijakan Golkar tergantung dari rapat tiga jalur KBG tersebut. Oleh karena itu sejauh mana elite muslim berperan pada kebijakan Golkar akan tergantung pada bagaimana elite muslim berperan aktif mempengaruhi KBG, AB dan G tersebut. Unsur A + B menjadi sangat dominan dalam hal ini.
Dalam periode awal, yaitu tahun 1970-1980-an, tiga jalur dikuasai kader-kader Golkar nasionalis. Dan elite muslim hanya sekedar sebagai pelengkap. Tetapi keberadaannya secara bertahap berubah ketika mereka berangsur-angsur menempati pisisi yang memungkinkan tampil mempengaruhi Golkar. Terpilihnya H. Hudan Dardiri yang kemudian disusul dr. Sam Soeharto dan lengsernya Anton Priyatno dan Soentoro Hoediasmara serta Stany Subakir menjadikan Golkar Jawa Timur lebih memberikan peran kepada para elite muslim dalam peran-peran yang menentukan arah kebijakan Golkar.
b. Penyusunan Program Golkar
Program-program Golkar disusun berdasarkan program nasional dan kondisi daerah setempat. Demikian pula program Golkar Jawa Timur disusun merujuk pada program nasional yang berpedoman pada prinsip, tujuan, sikap dasar, faktor penghambat dan pendukung dan sasaran program. Sebagai organisasi politik, program Golkar mengarah pada program yang mendukung langkah Golkar untuk memenangkan Golkar dalam Pemilu dan mendukung program eksekutif.
Peran yang dapat dilakukan elit muslim dalam penyususnan program berbentuk program aksi yang sesuai bidang kerohanian. Karena penyusunan program Golkar terkait dengan masalah kebijakan umum dan program nasional, maka elite muslim dalam peran ini tergantung pada kemampuannya mempengaruhi dan mewarnai kegiatan golongan karya. Bagi elit muslim yang telah berpengalaman dalam kegiatan politik praktis pengaruhnya sangat besar dalam mewarnai kebijakan program Golkar. Tetapi bagi Bisri Affandi maupun Sahlan hanya mampu berperan sebatas bidang yang dirinya terlibat yaitu kerohanian.
Suatu realitas yang dapat dideteksi dari pengalaman Golkar, secara berangsur-angsur program operasional Golkar sangat terkait dengan kondisi daerah, dan bidang kerohanian, sarana andalan untuk mewujudkan bentuk-bentuk aksi Golkar. Sehingga dapat dikatakan bahwa elit muslim yang mampu mempengaruhi penyusunan program Golkar adalah yang telah mampu menduduki posisi penting dalam kepengurusan Golkar.
c. Pemasyarakatan Nilai-Nilai Islam
Kesempatan elit muslim dalam pemasyarakatan nilai-nilai Islam terbuka lebar. Dengan banyaknya muslim santri masuk Golkar, suasana dalam Golkar sejak tahun 1980-an menjadi bernuansa Islami. Hal ini selain telah terpengaruh elite Golkar yang alergi dengan Islam, secara bertahap terbentuk hatinya untuk benar-benar menjalani ajaran Islam.
Ada beberapa kegiatan yang dapat dilakukan antara lain; Buka puasa bersama keluarga besar Golkar , tarawih bersama disertai ceramah agama, menyelenggarakan kepanitiaan zakat infak, shadaqah, menyelenggarakan kepanitiaan Idul Qurban yang melibatkan istri para pejabat, mulai istri Kapolda dan mempengaruhi staf-stafnya ke bawah, hingga kepala-kepala dinas, pengajian rutin bulanan, peringatan hari besar agama dan lain-lain.
Hampir seluruh peringatan hari-hari besar Islam dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penanaman nilai-nilai Islam. Nuansa pergaulan nampak Islami, dan perilaku keseharian menampakkan budaya keislaman walaupun tidak secara eksplisit menyebut nama Islam. Bahkan pada tahun 1995 DPD Golkar Jatim menyelenggarakan ibadah umroh bersama, suatu prestasi bina kerohanian yang amat menonjol. Pemasyarakatan nilai-nilai Islam yang dilakukan elite muslim di Golkar terkait dengan aktifitas program operasional. Program yang menonjol adalah Safari Ramadhan dan pemberian bantuan kepada pondok-pondok pesantren dan panti-panti asuhan.
Diskusi
Ada beberapa tema yang selalu dalam kegiatan diskusi, antara lain; Benarkah perubahan nuansa keislaman dalam Golkar, baik berupa suasana maupun duduknya personalia elite muslim dalam posisi penting di Golkar karena peran keberadaan mereka memanfaatkan untuk kepentingan nilai Islam atau tidak. Apabila dilihat dari segi motif, memang pada awalnya elit muslim dimanfaatkan untuk menjadi alat dalam menarik masa Islam Golkar. Kemudian mereka memanfaatkan bantuan Golkar demi kepentingan pribadi atau lembaga yang dipimpinnya. Namun selanjutnya elite muslim sadar bahwa keberadaannya dapat dimanfaatkan bersaing untuk kepentingan yang lebih besar yaitu misi politik umat Islam.
Hal ini dapat dibuktikan banyaknya elite politik Islam yang berusaha menjadi anggota Golkar dan duduk dalam kepengurusan, dan secara Nasional dapat dilihat tampilnya KH. Khalid Mawardi menjadi ketua umum DPP MDI; Slamet Effendi Yusuf; Fahmi Idris, Akbar Tanjung, Abdul Ghafur. Sedang di Jawa Timur tampilnya dr. Sam Soeharto, Ismu Handoko dan masih banyak lagi yang lain.
Selanjutnya elit muslim secara bertahap menyadari bahwa ada kepentingan yang bersifat simbiotik (timbal balik) untuk Golkar dan untuk umat Islam. Kebesaran Golkar berarti kebesaran umat Islam, karena sebagian besar pemilih Golkar adalah umat Islam. Keberadaan elite muslim dalam Golkar memanfaatkan kesempatan yang ada dengan mewarnai aspek-aspek Golkar dengan warna Islam. Dapat dikatakan bahwa elite muslim dalam Golkar memanfaatkan keberadaannya untuk menanamkan nilai Islam dan membawa perubahan dalam Golkar dengan nuansa yang Islami.
Keadaan tersebut ditunjang oleh keberhasilan pemerintah Orde Baru dalam pembangunan ekonomi. Keberhasilan tersebut membawa akibat pada pendidikan elit muslim. Setelah itu mereka menjadi tenaga-tenaga ahli yang dibutuhkan di lingkungan birokrasi. Dan di sini elit muslim tersebut melakukan apa yang di sebut “Islamisasi birokrasi.”[19]
Menurut analisis Martin Van Bruinessen, “….. Bahwa akhir tahun 1990-an Soeharto mulai kehilangan kontrol penuh atas ABRI, karena itu ia memerlukan sekutu dari kalangan Sipil, kurang lebih sama dengan Soekarno yang memanfaatkan Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk mengimbangi ABRI.”[20] Adapun terhadap pertanyaan apakah ICMI merupakan titik balik dalam sejarah hubungan umat negara, adalah tidak mungkin. Selanjutnya martin berpendapat, “…. Pelemahan oposisi muslim telah terjadi salah satu tujuan tetap dari kebijakan Pemerintah Orde Baru, paling tidak hingga tahun 1990, maka ICMI dapat juga dilihat sebagai puncak dari pada kebijakan ini. Artinya, negara Orde Baru telah mengubah oposisi muslim yang berpotensi membahayakan dirinya, menjadi pendukung setia Soeharto.[21]
Dari satu sisi analisis Martin sepertinya benar, tetapi setelah jatuhnya Pemerintahan Orde Baru, atas desakan kaum reformasi aliansi Mahasiswa dan kelompok Islam dapatlah dikatakan bahwa kekuatan politik Islam terlahir dalam bentuk budaya dan nuansa adalah benar-benar merupakan peran elite muslim baik dalam Birokrasi maupun dalam Golkar.
Penutup
Masuknya elite muslim dalam Golkar pada awalnya menarik massa Islam demi kepentingan kemenangan Golkar dalam Pemilu. Akan tetapi setelah tidak efektifnya partai-partai politik Islam, maka elite muslim masuk Golkar sebagai sarana perjuangan penegakan kepentingan politik dan Agama.
Peran-peran yang telah dilakukan dalam mengambil kebijakan-kebijakan tertentu yang menguntungkan umat Islam, menjadi bukti pendukung, bahwa dengan tampilnya elite muslim dalam Golkar tidak semata-mata untuk kepentingan ekonomi atau pribadi, tetapi mempunyai sasaran yang lebih jauh yaitu tegaknya nilai-nilai keislaman.
[1] Abdul Aziz Taba, Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru (Bandung: Mizan, 1997), 136.
[2] Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942 (Jakarta: LP3ES, 1985), 116.
[3] Endang Safuddin Anshari, Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan Sejarah Konsensus Nasional Antara Nasionalis Islami dan Nasionalis Sekuler tentang Dasar Negara RI 1945-1959 (Bandung: Pustaka, 1985), 3.
[4] M. Syafi’i Ma’arif, Islam dan Masalah Kenegaraan Studi Tentang Percaturan dalam Konstituante (Jakarta: LP3ES, 1985), 100.
[5] M. Rusli Karim, Perjalanan Partai Politik di Indonesia Sebuah Potret Pasang Surut (Jakarta: Rajawali Press, 1983), 164.
[6] Kuntowijoyo, Identitas Politik Umat Islam (Bandung: Mizan, 1997), 211-212.
[7] Leo Suryadinata, Golkar dan Militer Studi Tentang Budaya Politik (Jakarta: LP3ES, 1992), 14.
[8] Tim DPP Golkar, Memperingati 25 Tahun Golongan Karya (Jakarta: DPP Golkar, 1989), 112-116.
[9] Suryadinata, Golkar dan Militer, 15.
[10] Ibid., 16.
[11] Ibid., 25.
[12] Ibid., 31.
[13] Karim, Perjalanan Partai Politik, 164.
[14] Syafi’i Anwar, Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia Sebuah Kajian Politik tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru (Jakarta: Paradigma, 1995), 10.
[15] Perjalanan Partai, 170.
[16] Abd. Rahman Shaleh dan IZ. Muttaqin Darmawan, Sejarah Guppi dan Perannya (Jakarta: DPP Guppi, 1995), 52-53.
[17] Tim DPP Golkar, Memperingati 25 Tahun, 29.
[18] Ibid., 12.
[19] Anwar, Pemikiran dan Aksi, 12.
[20] Martin van Bruinessen, Rakyat Kecil Islam dan Politik (Yogyakarta: Bintang Budaya, 1998), 311-317.
[21] Ibid., 317.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar